apa ya sebabnya
kata-kata itu kok penting
dikumpulkan dan dibundel jadi kamus
begitu aku bertanya pada yang ahli
tidak pernah dijawab
aku pun kemudian pulang dan dingin
apa to sebabnya
maling ayam kok dipukuli
apa toh salahnya
sopir oplet kok dicacimaki
begitu tanyaku pada yang berwajib
aku dijawab
lalu pulang dan ngantuk
sebabnya apa to
he, sebabnya apa
aku kok selalu takut
was-was saja
akan ada kejadiankah
aku tidak bertanya pada siapa-siapa
dan bersetubuh
tuli semua
orang-orang ini
apakah rusak kupingnya
yang kiri
apakah terganggu
yang kanan
tidak bisa dipakai
aduh oom, aku cinta
yang bersangkutan harap hadir
yang berkepentingan supaya maklum
yang bertanggungjawab siapa sih
ada kejadian kok diam
apakah sulit berkata
atau sedih
begitu aku menuduh khalayak ramai
semua ramai dan semrawut
memang sulit hidup bersama
di asrama misalnya
tidur malam jam sepuluh
di penjara misalnya
mereka main bal
dan aku sebenarnya ingin sekali bertanya
atau ke surga atau ke neraka ya
aku ini kelak kalau mati
dijawab tegas
aku letih dan rematik
apa sebabnya, apa sebabnya
jawablah
mengapa matahari terlambat
mengapa kata-kata
kalau dibendel menjadi kamus
rahasia apa gerangan
yang tersimpan di sana
rahasia gaibkah
aku bertanya-tanya begitu pada diriku
tidak dijawab
aku mencret di sawah
dan tersenyum
apa ya sebabnya
apa to yang sebenarnya
telah terjadi pada diriku
selama ini
jawablah
sebabnya saja
aku ingin tahu
ini kok begini
itu kok begitu
sedang yang lain kok
tidak sama
begitu aku bertanya pada yang tahu
dijawab
tapi lucu dan tidak masuk akal
aku meringis
maka akhirnya aku bertanya
pada yang maha tahu
apa to sebabnya diriku ini
kok begini
dan tidak begitu
hanya sepi
maka aku pun kesepian
dan muntah-muntah.
3 Peb. 75
Pernah dimuat di Majalah Horison, Juli 1977
--dikutip dari Blog Sastra F.RAHARDI

Bibit, bebet, bobot.

Aku - saat itu mahasiswa berusia 21 tahun –
Sedang menjenguk seorang teman atau bisa disebut sahabat di sebuah rumah sakit negeri,  daerah tempatku tinggal. Aku  mengambil seribu langkah, berjalan cepat melewati koridor rumah sakit. Butuh waktu 5-7 menit untuk sampai dikamar tempat sahabatku dirawat. Aku tidak sabar, ingin segera melihat keadaannya, kabarnya dia terkena penyakit demam berdarah yang memang sedang mewabah di daerah ini.  Aku khawatir dengan kondisinya yang katanya semakin lemah. 
Akhirnya, aku pun tiba di kamar VIP 2 tempat dia dirawat. Ahh.. dia tampak lesu dan terbaring lemah disana. Cepat-cepat aku memberikan jus jambu merah yang sengaja ku beli di swalayan dekat rumah sakit.  Dia bilang, orang tuanya akan tiba petang ini.  Jantungku berdegup kencang-pelan-kencang, tidak beraturan.  Aku gugup. Entah mengapa. Lalu aku bingung harus bertindak apa. Apakah aku harus  segera beranjak dari tempat ini atau bertahan sampai orangtuanya tiba.
Aku memilih bertahan, menjaganya sampai orang tuanya tiba. Itu mungkin lebih baik, karena aku tidak tega meninggalkannya dengan kondisi yang seperti ini. Aku menggenggam tangannya sembari memohon dalam hati, berharap kesehatannya membaik. Ahh.. Tuhan, seandainya dia tau isi hatiku.
Kemudian orang tuanya datang. Dengan sigap aku melepaskan genggaman tanganku.  Jantungku berdegup tak beraturan-gugup- salah tingkah. Gugupku semakin menggila saat ibunya menatapku tajam. Aku mencoba ramah-dengan melemparkan senyum dan menyalam  mereka. Namun sayang, senyum tak berbalas. Salam tak berhangat. Kaku . Dingin….
Hati serasa tersayat. Mengapa mereka ? adakah yang salah yang kulakukan? Adakah pakaianku tidak menarik bagi mereka. Ahhh.. “sandal jepit”. Aku menatap kebawah. Seharusnya aku tidak memakai ini.
Aku termenung sejenak. --- melihat ibunya mendekapnya, mengecup keningnya—HANGAT, DEKAT. Aku ingin dia……”ahh, jangan bermimpi !”.  sebaiknya aku pergi, sebelum suasana ini dirusak oleh gembel bersandal jepit ini.
Aku pun melangkah pergi. Menangis menyusuri sepanjang koridor rumah sakit. Merasa sangat hina.
Terdengar suara di kepalaku  yang bertanya hampir sinis:

“Hey, engkau tidak ada apa-apanya bagi mereka. Jadi, tidak usah bermimpi untuk menjadi bagian dari mereka !”.

Sangat sedih .. . tapi juga marah.Merasa tidak memiliki apa-apa. Bahkan orangtua…
Dalam hati aku memohon dan bertekad untuk bangkit dari kehidupan pilu – menuju kehidupan yang lebih baik, yang mandiri, yang lebih kuat. HARUS BISA !. Karena aku lelah dihina, dipandang sinis dan sebelah mata. Air mata ini mungkin  tidak akan pernah berhenti  dan memang tidak boleh berhenti. Aku membutuhkan penghinaan, kesedihan dan air mata untuk mengerti luka sehingga bisa kuat,tahan banting --- mengantarkanku lebih cepat pada tujuan.

Terimakasih untuk  orangtua ------ BIBIT, BEBET, BOBOT--- akan bisa sampai, harus kugapai.


Ternyata, JIKA KITA CUKUP TERHINA DAN BERSABAR, KEAJAIBAN ITU MENJADI WAJAR.

"BERPURA PURALAH".

Didalam keheningan, disudut ruangan perpustakaan yang lebih mirip kuburan ini aku mulai berpikir dan menyadari bahwa sepertinya kebanyakan manusia hidup untuk PENCITRAAN. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Sri Paus, ketika ada pendeta menghadapnya (entah paus yg keberapa),dia lalu bersimpuh di hadapan Sri Paus dan berucap: "apa yg bisa kulakukan ketika ku tak bisa menolak dosa dosa yg membuatku hampir mirip org yg tak beragama?". Jawaban Sri Paus: "BERPURA PURALAH".

---Orang yang dikenal sebagai Hamba Tuhan, bahkan dengan mudahnya masuk ke dalam kubangan kotor. Dua jempol tangan ditambah dua jempol kaki aku angkat kepada mereka yang sukses melakukan PENCITRAAN dengan sangat baik. Menggelitik akal dan naluri, ketika melihat mereka (yang mengaku "melayani Tuhan", "bekerja di ladang Tuhan" atau apalah istilah indah yang lain) naik ke altar dan kemudian memberitakan Injil dan berita kebaikan. Padahal jika diamati, mereka sendiri tidak bisa menerapkan apa yang mereka ucapkan di altar tempat-tempat ibadah. Rancu, ketika mereka mengajari anak-anak sekolah minggu tentang cinta  kasih yang sesungguhnya, bukan hasrat dan nafsu membabi buta. Mengajarkan arti seorang sahabat yang setia mendengarkan, menghargai- menghormati, memberikan tumpangan  bukan memanfaatkan dan melecehkan. Lantas, mengapa mereka berlelah-lelah berkoar-koar untuk sebuah kesia-siaan?.

Berpura-pura.. Pencitraan membuat mereka tampak lebih baik dari manusia lain yang lebih menyukai hal-hal spontan dan "BLAK-BLAKAN". --tidak suam-suam kuku.

Baiklah, pada akhirnya  "Pendeta,Guru Sekolah Minggu, dan Pemuka Agama lain JUGA MANUSIA" adalah kalimat pembelaan yang paling tepat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

DASAR HUKUM

Dasar hukum PBB adalah UU. No. 12 Tahun 1985 dan telah diubah dengan UU. No. 12 tahun 1994.

ASAS

Asas PBB adalah :

1.     Mudah  dan sederhana.

2.    Ada kepastian hukum.

3.    Adil dan mudah dimengerti.

4.    Menghindari pajak berganda.

PENGERTIAN

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah  dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak, perairan dan laut wilayah RI.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Yang termasuk bangunan, antara lain sebagai berikut ;

Ø  Jalan lingkungan daslam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.

Ø  Jalan tol.

Ø  Kolam renang.

Ø  Pagar mewah.

Ø  Tempat olah raga.

Ø  Galangan kapal, dermaga.

Ø  Taman mewah.

Ø  Tempat penampungan/kilag minyak, air dan gas, pipa minyak.

Ø  Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti

Pasal 1 angka 3 UU No. 12 TAHUN 1985 jo UU No. 12 TAHUN 1994.

Yang dimaksud dengan :

• Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara        membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya
•  Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang   dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek        tersebut.
• Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak  tersebut.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan UU PBB.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukqn besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Dirjen Pajak menerbitkan SPOP wajib pajak. Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

OBJEK PAJAK

1.     Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan.

2.    Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.  

Dalam mengklasifikasi bumi/tanah  memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

§  Letak

§  Peruntukan

§  Pemanfaatan

§  Kondisi lingkungan, etc.

Sedangkan untuk bangunan, antara lain ;

§  Bahan yang digunakan

§  Rekayasa

§  Letak

§  Kondisi lingkungan, etc.

3.    Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang ;

a.    Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan nonprofit oriented baik dalam bidang ibadah, kesehatan, pendidikan, sosia dan kebudayaan.

b.    Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya

c.    Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata (sesuai pasal 2 UU.No.5 Taahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan), hutan taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

d.    Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

e.    Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional  yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

4.    Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5.    Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tinginya Rp 12.000.000,- untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang WP mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Contoh :

a.    Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dengan nilai Rp 3.000.000.- dan besarnya NJOPTKP untuk Objek Pajak wilah tersebut adalah Rp 6.000.000,-. Karena NJOP berada dibawah batas NJOPTKP (Rp 6.000.000,-), maka  Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b.    Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dan bangunan di Desa A dan di Desa B dengan nilai sebagai berikut :

Desa A :

NJOP Bumi	Rp 13.000.000,-
NJOP Bangunan	Rp 9.000.000,-

Desa B :

NJOP Bumi	Rp 8.000.000,-
NJOP Bangunan	Rp 10.000.000,-

                   Dan NJOPTKP untuk Objek Pajak wilayah tersebut adalah Rp 10.000.000.

Dengan data tersebut diatas, maka NJOP untuk perhitungan PBB-nya sebagai berikut:

Langkah 1 :

Mencari NJOP dari dua desa tersebut, mana yang mempunyai nilai yang lebih besar.

Desa A, NJOP = Rp 22.000.000,- sedangkan Desa B, NJOP = Rp 18.000.000,-. Maka NJOP yang paling besar adalah Desa A. Maka untuk perhitungan PBB-nya sbb :

NJOP Bumi	Rp 13.000.000,-
NJOP Bangunan	9.000.000,-
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	22.000.000,-
NJOPTKP	10.000.000,-
NJOP  u/ perhitungan PBB	12.000.000,-
Perhitungan Desa B :
NJOP Bumi	8.000.000,-
NJOP Bangunan	10.000.000,-
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	18.000.000,-
NJOPTKP	0,-
NJOP u/perhitungan PBB	18.000.000,-

SUBJEK PAJAK

1.     Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memperoleh manfaat, memiliki, menguasai atas bumi dan atau bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

2.    Subjek pajak (no.1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

3.    Jika suatu objek pajak belum jelas diketahui siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak dapat menetapkan subjek pajak—sebagai wajib pajak. Dalam hal ini Dirjen Pajak mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan subjek wajib pajak.

Contoh :

a.    Subjek Pajak X memanfaatkan/ menggunakan bumi dan atau bangunan milik Y bukan karena sesuatu hak berdasarkan UU atau bukan karena perjanjian, maka X yang memanfaatkan/menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak.

b.    Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

c.    Subjek Pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak (WP). Penunjukan sebagai WP oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

4.    Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa ia bukan wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.

5.    Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Dirjen Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

6.    Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

7.    Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no.4 Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. (artinya, ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak).

TARIF PAJAK

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adaah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

DASAR PENGENAAN PAJAK

1.     Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

2.    Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menkeu dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemda setempat).

3.    Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

4.    Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemda) setempat serta memperhatikan asas self assessment. Yang dimaksud assessment value adalah nilai jual yang digunakam sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Contoh :

1.     Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000,-. Persentase misalnya 20%, maka besarnya= 20% x Rp 2.000.000,- = Rp 4.000.000,-.

2.    Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000,-. Persentase misalnya 40%, maka besarnya 40% x Rp 2.000.000,- = Rp 800.000.000,-.

Untuk perekonomian saat ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi PEMDA, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu :

1.     Sebesar 40%  dari NJOP untuk :

a.    Objek pajak perkebunan

b.    Objek pajak kehutanan

c.    Objek pajak lainnya, yang WP-nya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari satu milyar rupiah.

2.    Sebesar 20% dari NJOP untuk :

a.    Objek Pajak Pertambangan

b.    Objek Pajak lainnya yang kurang dari satu milyar rupiah.

CARA MENGHITUNG PAJAK

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

                                            = 0,5% X (Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

Contoh ;

Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 20.000.000,- dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,- maka besarnya pajak yang terutang adalah ;

          0,5% x 20% x (Rp 20.000.000 – Rp 12.000.000) = Rp 8.000.000

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

DASAR HUKUM

Dasar hukum PBB adalah UU. No. 12 Tahun 1985 dan telah diubah dengan UU. No. 12 tahun 1994.

ASAS

Asas PBB adalah :

1.     Mudah  dan sederhana.

2.    Ada kepastian hukum.

3.    Adil dan mudah dimengerti.

4.    Menghindari pajak berganda.

PENGERTIAN

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah  dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak, perairan dan laut wilayah RI.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Yang termasuk bangunan, antara lain sebagai berikut ;

Ø  Jalan lingkungan daslam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.

Ø  Jalan tol.

Ø  Kolam renang.

Ø  Pagar mewah.

Ø  Tempat olah raga.

Ø  Galangan kapal, dermaga.

Ø  Taman mewah.

Ø  Tempat penampungan/kilag minyak, air dan gas, pipa minyak.

Ø  Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti

Pasal 1 angka 3 UU No. 12 TAHUN 1985 jo UU No. 12 TAHUN 1994.

Yang dimaksud dengan :

• Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara        membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya
•  Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang   dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek        tersebut.
• Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak  tersebut.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan UU PBB.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukqn besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Dirjen Pajak menerbitkan SPOP wajib pajak. Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

OBJEK PAJAK

1.     Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan.

2.    Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.  

Dalam mengklasifikasi bumi/tanah  memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

§  Letak

§  Peruntukan

§  Pemanfaatan

§  Kondisi lingkungan, etc.

Sedangkan untuk bangunan, antara lain ;

§  Bahan yang digunakan

§  Rekayasa

§  Letak

§  Kondisi lingkungan, etc.

3.    Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang ;

a.    Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan nonprofit oriented baik dalam bidang ibadah, kesehatan, pendidikan, sosia dan kebudayaan.

b.    Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya

c.    Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata (sesuai pasal 2 UU.No.5 Taahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan), hutan taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

d.    Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

e.    Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional  yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

4.    Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5.    Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tinginya Rp 12.000.000,- untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang WP mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Contoh :

a.    Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dengan nilai Rp 3.000.000.- dan besarnya NJOPTKP untuk Objek Pajak wilah tersebut adalah Rp 6.000.000,-. Karena NJOP berada dibawah batas NJOPTKP (Rp 6.000.000,-), maka  Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b.    Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dan bangunan di Desa A dan di Desa B dengan nilai sebagai berikut :

Desa A :

NJOP Bumi	Rp 13.000.000,-
NJOP Bangunan	Rp 9.000.000,-

Desa B :

NJOP Bumi	Rp 8.000.000,-
NJOP Bangunan	Rp 10.000.000,-

                   Dan NJOPTKP untuk Objek Pajak wilayah tersebut adalah Rp 10.000.000.

Dengan data tersebut diatas, maka NJOP untuk perhitungan PBB-nya sebagai berikut:

Langkah 1 :

Mencari NJOP dari dua desa tersebut, mana yang mempunyai nilai yang lebih besar.

Desa A, NJOP = Rp 22.000.000,- sedangkan Desa B, NJOP = Rp 18.000.000,-. Maka NJOP yang paling besar adalah Desa A. Maka untuk perhitungan PBB-nya sbb :

NJOP Bumi	Rp 13.000.000,-
NJOP Bangunan	9.000.000,-
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	22.000.000,-
NJOPTKP	10.000.000,-
NJOP  u/ perhitungan PBB	12.000.000,-
Perhitungan Desa B :
NJOP Bumi	8.000.000,-
NJOP Bangunan	10.000.000,-
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	18.000.000,-
NJOPTKP	0,-
NJOP u/perhitungan PBB	18.000.000,-

SUBJEK PAJAK

1.     Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memperoleh manfaat, memiliki, menguasai atas bumi dan atau bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

2.    Subjek pajak (no.1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

3.    Jika suatu objek pajak belum jelas diketahui siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak dapat menetapkan subjek pajak—sebagai wajib pajak. Dalam hal ini Dirjen Pajak mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan subjek wajib pajak.

Contoh :

a.    Subjek Pajak X memanfaatkan/ menggunakan bumi dan atau bangunan milik Y bukan karena sesuatu hak berdasarkan UU atau bukan karena perjanjian, maka X yang memanfaatkan/menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak.

b.    Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

c.    Subjek Pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak (WP). Penunjukan sebagai WP oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

4.    Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa ia bukan wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.

5.    Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Dirjen Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

6.    Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

7.    Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no.4 Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. (artinya, ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak).

TARIF PAJAK

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adaah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

DASAR PENGENAAN PAJAK

1.     Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

2.    Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menkeu dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemda setempat).

3.    Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

4.    Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemda) setempat serta memperhatikan asas self assessment. Yang dimaksud assessment value adalah nilai jual yang digunakam sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Contoh :

1.     Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000,-. Persentase misalnya 20%, maka besarnya= 20% x Rp 2.000.000,- = Rp 4.000.000,-.

2.    Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000,-. Persentase misalnya 40%, maka besarnya 40% x Rp 2.000.000,- = Rp 800.000.000,-.

Untuk perekonomian saat ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi PEMDA, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu :

1.     Sebesar 40%  dari NJOP untuk :

a.    Objek pajak perkebunan

b.    Objek pajak kehutanan

c.    Objek pajak lainnya, yang WP-nya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari satu milyar rupiah.

2.    Sebesar 20% dari NJOP untuk :

a.    Objek Pajak Pertambangan

b.    Objek Pajak lainnya yang kurang dari satu milyar rupiah.

CARA MENGHITUNG PAJAK

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

                                            = 0,5% X (Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

Contoh ;

Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 20.000.000,- dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,- maka besarnya pajak yang terutang adalah ;

          0,5% x 20% x (Rp 20.000.000 – Rp 12.000.000) = Rp 8.000.000